Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Aplikasi Komputer

Pemerintahan

23 Desember 2021

Barang milik daerah merupakan semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pengertian yang disebutkan Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Problematika pengelolaan aset (barang) milik daerah muncul saat dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan suatu pemerintah daerah. Hasil temuan audit tersebut sebagian besar menyatakan bahwa pemerintah daerah masih belum mengelola aset secara benar terutama dalam hal administrasi maupun pencantuman nilai aset dalam neraca. Untuk mengatasi hal ini, maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah dalam mengelola aset daerah.

Sementara itu, ditetapkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah juga membawa implikasi yang cukup serius. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa penyusutan aset tetap harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015 sehingga setiap objek aset tetap/barang milik daerah akan diberikan prediksi masa manfaat aset tetap tersebut. Pada kenyataannya pengelolaan aset daerah melibatkan banyak sekali aspek baik administratif, teknis maupun hukum sehingga diperlukan suatu sistem yang membantu mengurangi pekerjaan klerikal agar pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara sistematis dan sederhana. Berkaitan dengan itu, maka kami (PUSAT STUDY PENGEMBANGAN INFORMASI NASIONAL) akan menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Aplikasi Komputer selama 2 (dua) hari pada: