Strategi Penguatan Kelembagaan Skpd di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pemerintahan

23 Desember 2021

Perubahan besar dalam paradigma tata kelola pemerintahan Indonesia adalah sebuah pertaruhan besar bagi Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada dan dengan upaya kuat merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Atas dasar makna tersebut, pemerintah memandang perlunya dilakukan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Reformasi birokrasi diharapkan dapat mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat publik di instansi yang bersangkutan, membangun birokrasi yang bersih dan berorientasi pelayanan publik, mencapai efisiensi biaya organisasi dan pelayanan serta menjadikan birokrasi Indonesia yang antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Pusat Studi Pengembangan Informasi Nasionalakan menyelenggarakan ”BIMTEK TENTANG STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH” yang akan diselenggarakanPada: